Senin, 01 November 2010

Penerimaan CPNS di Kota/Kabupaten Bogor

Ada Pelamar yang Dimintai hingga Rp55 Juta


Senin, 01 November 2010 , 11:08:00
  “Musim” penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten dan Kota Bogor dimulai awal November ini dan pengumuman formasi segera dilakukan pemerintah. Setiap penerimaan CPNS juga selalu dimanfaatkan para calo untuk mengeruk keuntungan besar. Ada yang mengaku kenalan pejabat, sampai menawarkan bocoran soal tes beserta kunci jawabannya.

SETIAP menjelang penerimaan CPNS, pemerintah selalu mengingatkan bahwa pendaftaran tanpa dipungut bayaran dan hindari calo. Imbauan itu tetap tak mempan, karena beberapa calon pendaftar mengaku diimingimingi bisa lolos agar menyiapkan duit (nominal bervariasi) “yang layak”. Angka Rp20 juta hingga Rp70 juta pun menjadi penawaran. Ada yang bayar langsung, ada pula dengan sistem uang muka. Setelah masuk, baru bayar penuh.

Di Kota/Kabupaten Bogor, sudah ada calo CPNS yang memanfaatkan momen ini. Modusnya yakni pelaku mengaku sebagai orang dekat pejabat dalam pemerintahan. Seperti dialami Yanti (25) warga Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor. Ia mengaku telah ditawari oleh oknum untuk menjadi PNS di Kabupaten Bogor dengan biaya Rp 55 juta.


“Katanya ada orang dalam yaitu saudara pejabat yang bisa bantu. Tapi harganya terlalu mahal jadi tidak saya sanggupi,” tuturnya kepada Radar Bogor, akhir pekan kemarin.


Tawaran ada juga yang berasal dari oknum PNS itu sendiri. Seperti dialami perempuan berinisial WT, warga Kota Bogor. Saat seleksi CPNS tahun 2009, dia menyerahkan uang kepada oknum PNS di lingkungan Pemkot Bogor agar dirinya lolos seleksi.


“Saya menyetor Rp 5 juta dulu. Nanti kalau lolos, saya harus tambah lagi Rp 45 juta. Saya menyetujuinya tapi waktu itu saya tidak lolos. Beruntung, uang muka saya itu dikembalikan. Itu juga setelah saya mengancam akan lapor polisi,” cerita WT.


Setiap penerimaan CPNS, selain munculnya para calo, isu yang sering terdengar adalah setiap penjabat penting mendapat “jatah” satu orang calon. Tidak terkecuali bagi pejabat di birokrat, DPRD pun kadang diserang tudingan ikut minta jatah. Mereka ditengarai bisa mendesak bagian kepegawaian pemerintah daerah untuk meloloskan calon “titipannya”. Namun, isu dan tudingan tersebut, untuk Kota dan Kabupaten Bogor, hingga kini belum ada yang bisa membuktikan.


Aroma kolusi dan nepotisme setiap penerimaan CPNS memang selalu menyebar, tapi sumber aroma itu belum ditemukan. Peluang terjadinya praktik tersebut kemudian memunculkan tudingan sebagai akibat dari euforia pemberlakuan sistem otonomi daerah.


“Kewenangan mengatur kebijakan sendiri membuat daerah berbuat semaunya demi meraih kepentingan seperti yang tercermin dari adanya muatan tertentu,” tuding Ketua Gerakan Rakyat Bogor Bersatu (GR2B) Harry Ara.


Penerapan otonomi daerah lalu dianggap memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas kebijakan untuk mengatur lolosnya peserta. “Ini yang membuka celah bagi praktek kecurangan, baik titipan atau aksi suap menyuap,” ujarnya.


Adanya praktik KKN atau jual beli kursi memang bukan sematamata kesalahan pejabat. Ada hubungan timbal balik antara birokrat dengan peminat PNS. Di sisi lain, masyarakat juga terkadang hiperaktif.


Setelah mendengar kabar menggiurkan tersebut, sebagian di antara peminat tak segan menempuh segala cara agar bisa jadi PNS. Mereka menilai, menjadi PNS lebih menjanjikan status serta kemapanan. Sehingga, tak aneh, potensi diri berupa kecerdasan kadang sangat sulit menyandang status PNS karena tergeser oleh mereka yang punya “koneksi kuat” dan “mampu membayar”.


Mengenai sistem rekrutmen, aturan sebenarnya sepenuhnya diserahkan kepada tim independen dan lepas dari campur tangan pemerintah daerah. Tim ini dibentuk dengan bermaterikan dari kalangan akademisi, atau bisa juga memasukkan elemen masyarakat. Dengan catatan, pemilihan personel harus dipilih melalui tes kelayakan dan kepatutan.


Seluruh tahapan mulai dari administrasi hingga seleksi diserahkan penuh ke tim independen. Hasilnya baru dikirim ke pusat dengan rekomendasi nama-nama yang berhak lolos berdasarkan ranking. Anggaran sepenuhnya dilimpahkan ke pusat dan daerah hanya diberi kewenangan mengajukan formasi kebutuhan PNS.


“Realita yang ada saat ini masyarakat banyak dikecewakan oleh sistem birokrasi yang masih kental dengan nuansa KKN. Saat ini masyarakat sangat rindu akan sistem rekrutmen murni dan terbebas dari titip menitip, suap menyuap, serta praktek kecurangan lain yang merugikan generasi yang susah payah mengejar ilmu demi sebuah masa depan,” tutur Harry.


Masalah titip-menitip ini, Walikota Bogor Diani Budiarto menjamin tak akan ada kecurangan dalam proses penerimaan CPNS di Kota Bogor. Dia yakin tak ada kecurangan karena melalui penerimaan dengan sistem yang ketat. Tak ada pejabat di Pemkot Bogor yang bisa memfasilitasi dan memberi harapan apa pun. Salah satunya, karena seleksi akan dilakukan secara komputerisasi.


“Bukan kita yang menentukan siapa yang akan memeriksa, jadi tak bisa dimanipulasi,” tegasnya. Dia mengimbau masyarakat tak percaya dengan iming-iming siapa pun yang menjanjikan kelulusan.


Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Adang Suptandar, juga menegaskan, dalam tes penerimaan CPNS tidak berlaku sistem jatah. Dia pun mengimbau masyarakat tidak terjebak rayuan yang mengiming-imingi bisa membantu meluluskan tes CPNS dengan imbalan sejumlah uang. Jika yang menawarkan adalah oknum PNS, segera laporkan kepada BKPP.


Dadang menantang, jika ada yang bisa memberikan bukti terkait praktik ilegal tentang penerimaan CPNS oleh internal atau eksternal PNS, segera dilaporkan.


“Saya tunggu laporan yang disertai bukti-buktinya. Saya jamin, penyelenggaraan CPNS ini jauh dari unsur KKN. Yang lebih penting dilakukan masyarakat yang ingin lolos CPNS adalah persiapan diri secara matang. Karena, dengan persiapan yang matang itulah yang menjamin seseorang lulus tes. Bukan karena bantuan seseorang,” tegas Adang.


Bagaimana cara menghindar dari calo atau mafia CPNS tersebut? Deputi SDM Bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ramli Naibaho, sebelumnya meminta para pelamar CPNS waspada terhadap kemunculan calo-calo berdasi. Kasus serupa sering terjadi setiap tahunnya. “Termasuk tahun kemarin, kami masih menerima laporan pengaduan dari CPNS yang kena tipu calo. Kami sarankan, laporkan ke polisi karena masuk tindak pidana,” ujar Ramli.


Beroperasinya para calo tersebut, Ramli menilai karena ada peluang yang memungkinkan tindak kejahatan ini dilakukan. Apalagi melihat besarnya minat masyarakat untuk menjadi PNS.


“Sebenarnya kalau para pelamar itu percaya pada kemampuannya dan tak mudah terpedaya, pasti tak akan kena jeratan para calo,” tegasnya.


Lantas bagaimana menghindari agar tak masuk bujuk rayu calo? Pelamar disarankan ketika akan melamar harus melihat formasi yang dibuka pemda. Apakah sesuai keahlian dan pendidikannya atau tidak. Jangan percaya bila ada yang menawarkan bisa lolos meski tak sesuai formasi asalkan mengeluarkan sejumlah uang untuk diserahkan ke “orang dalam”. Ketika akan menghadapi tes tertulis, jangan percaya juga bila ada yang mengaku mendapatkan bocoran soal dan kemudian minta imbalan uang. Demikian juga ketika tes tertulis dan psikotes selesai, peminat CPNS jangan sekali-kali kontak dengan panitia atau orang dalam yang meminta agar namanya keluar dengan iming-iming akan memberikan uang.


“Sebenarnya, kita kena tipu calo atau tidak, tergantung diri sendiri. Kalau pintar dan bisa menjawab pertanyaan dengan baik, untuk apa pakai jasa calo. Sudah keluar duit banyak, tidak lulus pula,” terang Ramli.(and)
Sumber: Radar Bogor

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Entri Terbaru